Blog Web & Deep Insights

Kudeta di Turki: Evaluasi Keterkaitan ICMI dalam Konteks Kejahatan Berisiko

Kudeta Di Turki Evaluasi Keterkaitan Seiring terjadinya percobaan kudeta di Republik Turki pada Kamis (14 Juli 2016) malam waktu setempat, pihak militer yang mengaku sebagai bagian dari kekuatan militer Turki menyatakan telah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang dikabarkan sedang berada di luar negeri dalam sebuah kunjungan kerja. Namun, gerakan ini tidak berhasil dilanjutkan karena demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dan pasukan militer lainnya yang tidak setuju dengan kudeta tersebut. Aksi kudeta akhirnya gagal melalui keterbatasan kekuatan militer Turki dan keberagaman masyarakat dalam menangani masalah tersebut.

Pada siaran persnya, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof Dr Jimly Asshiddiqie, mengutuk keras aksi percobaan kudeta oleh militer Turki. Menurutnya, peristiwa ini menciderai makna demokrasi yang sedang dikembangkan di Indonesia, dan mengganggu kepercayaan rakyat terhadap kebebasan dan keberlanjutan sistem pemerintahan dalam negara. Melalui pernyataan itu, Jimly menegaskan bahwa perbedaan yang terjadi di Turki bukan hanya masalah internal, tetapi juga mencerminkan tantangan besar terhadap prinsip-prinsip demokrasi di negara-negara yang terlibat dalam konflik sosial dan politik yang lebih besar di sekitarnya.

Menurut penjelasan Jimly, kejadian kudeta ini merupakan refleksi dari kompleksitas sistem sosial dan politik di Timur Tengah, serta pengaruhnya terhadap peradaban demokrasi di Indonesia. Meskipun terjadi di luar negeri, peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuatan dan keberagaman rakyat dalam menegakkan hukum demokrasi harus dijamin dalam kondisi yang stabil. Di Indonesia, selama ini tidak pernah terjadi keadaan yang mengganggu kewenangan masyarakat dalam membangun demokrasi secara alamiah, dan ini dianggap sebagai indikator penting dari peradaban yang terbuka dan sehat di lingkungan sosial.

Jimly menyebut bahwa kasus kudeta di Turki, yang merupakan peristiwa penting terhadap pengamat internasional, menunjukkan adanya risiko yang bisa terjadi pada negara-negara yang telah mengadopsi sistem demokrasi. Namun, dengan peristiwa ini, Indonesia dapat mengembangkan kepercayaan terhadap kemampuan rakyatnya untuk menyelaraskan hukum dan menjaga stabilitas negara. Di saat yang sama, Jimly menambahkan bahwa Indonesia secara eksplisit dianggap sebagai simbol negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan bangsa Muslim yang demokratis terbesar di dunia. Ini menjadi poin penting yang dianggap oleh penjelasan mengenai keberagaman negara dan bentuk keberlangsungan peradaban yang terbuka dan mampu.

Menurut Jimly, peristiwa kudeta di Turki, meskipun berada dalam konteks internal, juga menggambarkan bagaimana peradaban demokrasi harus terus berkembang di lingkungan yang cenderung tidak aman. Sebelumnya, sejarah membuktikan bahwa hanya di Indonesia peradaban demokrasi dapat tumbuh secara baik dalam suasana yang damai. Ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus membangun institusi dan sistem demokrasi yang lebih baik. Di dalam konteks ini, keberagaman dan perlawanan masyarakat dapat menjadi penghubung antara negara-negara yang menghadapi ancaman kekuatan yang diatur oleh sistem politik yang tidak berdasar dan tidak adil.

Sebagai penutup, Jimly menyampaikan harapan bahwa rakyat Turki dapat lebih kuat dalam menghadapi ancaman yang mungkin datang ke negeri mereka. Ini adalah pertimbangan yang penting untuk memperkuat kemanusiaan di seluruh dunia. Dari segi keberagaman, Indonesia telah terbukti menjadi representasi negara demokrasi yang terbuka dan sehat. Ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia adalah pilihan yang paling berdampak pada pengaruh positif terhadap kelangsungan masyarakat di seluruh dunia, terutama di dalam konteks kewenangan Islam dan bangsa yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam keberagaman itu, Indonesia tetap mampu menjadi katalisator dalam menciptakan perdamaian yang lebih utuh di muka bumi. Penutupan ini juga mengandung keharmonisan antara rakyat, pemerintah, dan otoritas yang terlibat dalam membangun sistem sosial yang lebih baik dan bertahan jangka panjang di masa depan.

Exit mobile version