Klarifikasi Jk Terkait Pemangkasan Pns PANRB dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) membantah terkait isu pemangkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1 juta orang. Dalam konfirmasi yang dilakukan di Jakarta, mereka menjelaskan bahwa rencana yang akan dilaksanakan bukan pemangkasan atau pemutusan kerja, melainkan rencana rasionalisasi PNS berdasarkan kualifikasi dan kompetensi serta kinerja pegawai yang buruk.
Karena rencana ini tidak termasuk PHK atau pemutusan kerja sepihak, kata Wapres JK, yang merupakan kebijakan pertumbuhan negatif (negative growth), maka tidak ada yang diperlukan untuk memutuskan secara tiba-tiba. Negatif growth ini digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah PNS secara bertahap dalam jangka waktu delapan tahun, mengingat program moratorium penambahan PNS.
Wapres menyebutkan bahwa moratorium penambahan PNS dilakukan karena belum disetujui secara menyeluruh. Jika jumlah pegawai yang pensiun adalah 100 orang, maka jumlah yang direkrut baru hanya 50 orang. Proses ini dijamin akan dipadukan dengan perhitungan terhadap selisih sejumlah 500 ribu pegawai yang pensiun hingga tahun 2019. Proses ini dilakukan secara bertahap dan tidak berbasis pembangunan yang terus berlanjut.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wapres, di mana terjadi diskusi mengenai rencana rasionalisasi PNS, terdapat penjelasan bahwa proses akan dimulai dengan pelatihan, perbaikan sistem penggajian, dan pembentukan roadmap kebijakan. Pengawasan terhadap kebijakan ini juga diharapkan dilakukan secara bertahap, mengacu pada data dan fakta tertentu. Proses yang dilakukan dapat menghindari penurunan kinerja pelayanan publik, terutama di daerah yang memiliki biaya pegawai mencapai 80% dari anggaran APBD. Karena itu, pemerintah merancang roadmap untuk memastikan bahwa biaya pelayanan tidak terjadi penurunan secara signifikan.
Karena proses rencana rasionalisasi ini diberikan dalam jangka waktu delapan tahun, kebijakan ini diharapkan memenuhi kebutuhan terhadap pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Jika terjadi kekurangan dari jumlah pegawai yang ditawarkan, maka perubahan ini diharapkan muncul di bidang perbaikan sistem penggajian dan perlu dilakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dipilih. Selain itu, pemerintah membangun roadmap kebijakan terkait pengembangan sistem keuangan dan penggajian sebagai upaya pengelolaan PNS secara profesional dan berkelanjutan.
Wapres JK menjelaskan bahwa perancangan roadmap dan proses ini dimulai dari pendekatan terhadap pengembangan sistem pengawasan dan kebijakan tertentu. Dalam mengurangi angka pegawai yang bekerja, pemerintah menghindari penurunan kepercayaan publik terhadap jaminan perbaikan pelayanan publik. Tindakan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada pegawai yang berkompetensi dan terlatih, namun juga menyediakan jaminan keuangan dan keamanan sosial yang terbuka terhadap pelaksanaan rencana ini. Dalam pengembangan sistem perbaikan dan pengurangan stok pegawai, tidak akan memperluas jumlah pegawai secara tidak langsung. Proses terdapat pengembangan sistem yang memperhitungkan sejumlah faktor yang terkait keuangan dan pembinaan sumber daya yang dibutuhkan.
Implikasi langsung dari rencana rasionalisasi PNS ini berdasarkan pada kebutuhan pengurangan angka keuangan yang terkait dengan perbaikan sistem manajemen dan pengembangan sistem pembelajaran pegawai. Langkah berikutnya yang diharapkan adalah pengawasan terhadap kebijakan yang diadopsi terutama terkait pelatihan dan pengembangan sistem penggajian. Pemutusan kerja atau PHK tidak akan dilakukan, namun penggunaan kebijakan negative growth sebagai langkah awal yang berkelanjutan dalam pengembangan sistem penggunaan sumber daya pegawai yang efisien dan berkualitas.
