Gapensi Mendorong Realisasi Skema Kur Gapensi memperhatikan kebutuhan pelaksana konstruksi berbagai skala yang terancam oleh tingginya bunga bank saat ini. Kegiatan perbaikan kredit usaha rakyat (KUR) di sektor konstruksi diperlukan dengan cepat, karena sektor ini menjadi bagian penting dari ekosistem perekonomian lokal yang makin terpapar ketidakstabilan harga dana kredit.
Andi Rukman Karumpa, Sekretaris Jenderal Gapensi, menyampaikan bahwa pemerintah diminta segera merealisasikan skema KUR konstruksi dengan suku bunga yang terjangkau, di mana rancangan awalnya menyamai target bunga satu digit. Dengan bunga yang cukup tinggi saat ini, pelaksana konstruksi lokal mengalami tekanan yang signifikan, terutama dari UKM yang lebih muda dan tidak mengakses dana perbankan yang lebih murah.
Baca Juga:
Andi menjelaskan bahwa saat ini, peluang bunga bank yang terjangkau dapat memperkuat daya saing, terutama bagi usaha kecil dan mikro yang berada di luar peruntukan pemerintah. Sementara itu, pemerintah tidak perlu menyediakan anggaran khusus untuk subsidi bunga KUR konstruksi, melainkan dapat menyertakan pelaksana konstruksi di dalam kategori usaha penerima KUR yang telah dilayani oleh berbagai bank dengan suku bunga antara 9 hingga 15 persen. Dalam perhitungan tahun ini, penyerapan anggaran subsidi mencapai Rp1,5 triliun, sedangkan pagu anggaran subsidi pada tahun 2016 adalah Rp10,5 triliun. Diperkirakan penyerapan tahun ini hanya 50%, mengenai Rp5 triliun. Andi menyampaikan bahwa penyerapan subsidi KUR disektor lain masih rendah, sehingga penambahan kategori konstruksi akan menghasilkan peningkatan kepercayaan terhadap program ini.
Baca Juga:
Pada bulan Juli 2016, realisasi penyaluran KUR mencapai sebesar Rp58,78 triliun. Hal ini mencerminkan 53,82% dari target Rp109,21 triliun, menunjukkan tingkat penggunaan yang masih tinggi secara umum, tetapi juga terpantau terhadap pembayaran lebih besar dari 30% dari target. Rata-rata, kategori KUR mikro mencapai sebesar Rp39,61 triliun, atau sekitar 56,65% dari target. Data ini menunjukkan bahwa kategori KUR mikro menjadi pengembang utama dalam proses pembiayaan usaha konstruksi.
Sementara itu, Kementerian PUPR memperhatikan pengembangan sistem KUR jasa konstruksi. Sekretaris Jenderal, Taufik Widjoyono, menyampaikan bahwa pemerintah sedang memikirkan peningkatan pagu anggaran, dengan harapan bahwa asosiasi jasa konstruksi dapat menjadi mitra utama untuk mengamankan keberlanjutan penyaluran KUR. Pengembangan mitra ini diharapkan akan memperluas efisiensi sistem KUR serta memberikan kepercayaan bagi pelaku usaha lokal untuk mengakses dana lebih murah dan terjangkau.
Baca Juga:
Uji terhadap pelaksanaan KUR konstruksi di masa depan mengacu pada peningkatan keberlanjutan dengan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik. Sementara itu, perhatian terhadap keberlanjutan sistem ini harus diperhatikan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan bahwa penyerapan subsidi masih rendah dan peningkatan dalam penggunaan anggaran harus diteruskan oleh pemerintah untuk membantu usaha kecil menjadi lebih efisien dan menarik bagi pelaku ekonomi lokal.
