Evaluasi Paket Ekonomi Langkah Langkah Sebagai bagian dari kegiatan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah, INDEF menghadirkan seminar nasional Kajian Tengah Tahun 2016 yang bertajuk Evaluasi Paket, Evaluasi Ekonomi, bertujuan untuk memperdalam analisis kinerja ekonomi Indonesia dalam periode semester II 2016. Acara ini diselenggarakan oleh INDEF dalam kerjasama dengan Kementrian Keuangan Indonesia, Universitas Trilogi, dan World Islamic Economic Forum (WIEF) Foundation, menjadi kesempatan penting bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi syariah secara strategis dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah pemegang kekuasaan dan akademisi hadir dalam seminar tersebut, termasuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, Kepala Kadin Indonesia Rosan Roslani, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, serta peneliti senior INDEF Didik J. Rachbini.
Dalam pertemuan tersebut, Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif IINDEF, menekankan pentingnya dukungan terhadap keuangan syariah sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyatakan bahwa seluruh unsur—akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain—harus berkolaborasi dalam memetakan potensi ekonomi syariah di Indonesia, dengan harapan bahwa kegiatan ini dapat menjadi momentum utama dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan dan lebih berkelanjutan.
Mengacu pada konteks global dan nasional, perlu diingat bahwa Forum Ekonomi Islam Dunia (WIEF) yang akan berlangsung pada awal Agustus 2016 merupakan kesempatan besar bagi Indonesia dalam menggandeng berbagai pemain dunia dalam membangun ekonomi berbasis Islam. Keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya tergantung pada sistem keuangan yang terwujud, tetapi juga pada kerangka ekonomi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengakomodasi kebutuhan investor dan pelaku pasar yang berfokus pada keberlanjutan. Dengan berbagai inisiatif yang terkait, seperti pengembangan pasar sukuk yang mendapatkan dukungan terhadap kebijakan ekonomi, maka keberlangsungan pengembangan industri ini menjadi lebih terjangkau dan lebih bermartabat dalam pengadaan infrastruktur keuangan yang berkelanjutan.
Dalam penjelasan mengenai kebijakan pemerintah, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martodardojo, menyampaikan bahwa percepatan implementasi paket kebijakan menjadi kunci utama dalam meningkatkan investasi dan ekspor di masa depan. Menurut dia, langkah-langkah ini didukung oleh berbagai faktor, termasuk stabilisasi rupiah, inflasi yang terjaga, keamanan sistem keuangan, serta kebijakan seperti Amnesti Pajak yang memungkinkan repatriasi dana dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil langkah strategis dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekspansi dan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan bertingkat di segala bidang ekonomi. Kegiatan ini juga terus digarap melalui keberadaan program-program penguatan infrastruktur dan inovasi kewilanah serta pengelolaan keuangan di segi pengembangan ekonomi.
Sejak pengumuman Kebijakan Ekonomi Paket Tahap I-XII oleh Presiden Joko Widodo dan tim ekonominya, telah ada data yang menunjukkan adanya pengambilan kebijakan yang menyeluruh di berbagai bidang ekonomi. Secara spesifik, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada Juni 2016 mencatatkan adanya 203 peraturan tentang Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Paket Tahap I-XII yang telah diterbitkan sebagai daftar deregulasi. Berbagai kebijakan yang telah diregulasi mencakup revitalisasi industri modal ventura, pembiayaan konsorsium untuk industri yang berorientasi ekspor, serta bisnis kreatif dan mikro. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melakukan pengkajian menyeluruh serta rencana aksi yang terkait, mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif, terpercaya, dan berkualitas.
Acara seminarnya juga disosialisasikan secara luas di tengah kawasan akademik dan industri dengan menghadirkan berbagai kekuatan ekonomi terkemuka yang memiliki pengaruh besar dalam mengevaluasi kinerja ekonomi Indonesia. Penyampaian keterampilan dalam mengembangkan ekonomi syariah tidak hanya melibatkan tindakan eksternal dari pemerintah, tetapi juga perlu dilakukan bersamaan dengan kerja sama tim dari berbagai sektor. Keterlibatan lembaga dan institusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia sangat penting bagi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, dapat diharapkan bahwa kebijakan ekonomi menjadi lebih terukur dan terintegrasi, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dalam lingkungan bisnis di masa depan.
Untuk mencerminkan realitas dan tantangan yang terus menerus di tengah kehidupan ekonomi, INDEF mengambil peran penting dalam menyampaikan hasil evaluasi yang terbuka. Sebagai bagian dari rangkaian pengawasan ekonomi dan pengembangan ekonomi, INDEF memberikan arahan terhadap pelaksanaan tindakan yang sesuai dan terus menerus. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memperluas keterampilan dalam menyusun dan menerbitkan kebijakan yang lebih terbuka, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan lebih dalam terkait pengembangan industri yang memperkenalkan kebijakan terbarukan yang lebih terbuka. Pemenuhan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi.
