Btn dukung bank tanah untuk Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendukung pembentukan bank tanah sebagai langkah strategis untuk mendukung program percepatan sejuta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Direktur Utama BTN, Maryono, menyatakan bahwa keberadaan bank tanah diharapkan dapat memudahkan akses terhadap lahan yang sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini juga dianggap penting untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan lahan dan realisasi pembangunan rumah, sehingga target perumahan yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai lebih efisien.
Dengan mempercepat program sejuta rumah maka bisa mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang mencapai angka 15 juta unit.
“Saya mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat) agar bank tanah untuk pemukiman juga diadakan,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono, Minggu, 15 Mei 2016.
Maryono sendiri mendukung jika pemerintah ingin mendirikan bank tanah. Namun, dia mengusulkan agar pengadaan bank tanah tidak hanya sebatas untuk infrastruktur jalan tetapi juga pembangunan pemukiman atau perumahan untuk rakyat.
Pasalnya tingginya permintaan untuk rumah menengah ke bawah juga harus diimbangi dengan adanya lahan yang memadai. Sehingga, para pengembang bisa dengan mudah dan cepat untuk membangun perumahan diberbagai daerah.
Jika bank tanah bisa cepat direalisasikan, lanjut Maryono, ini akan mendukung percepatan program pembangunan sejuta rumah.
“Kalau lahannya ada, maka harga tanahnya dapat ditekan lebih murah sehingga akan terjadi efisiensi biaya dalam program ini, dan pengembang bisa cepat membangun,” tambahnya.
Di beberapa daerah potensi dan permintaan akan rumah masih sangat tinggi. Dia mencontohkan banyaknya permintaan pembangunan rumah di seperti sepanjang pinggir tol Cikampek-Palimanan (Cipali). Selain itu, dampak pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitar lokasi yang sedang dikembangkan.
Sementara itu Pakar pertanahan Universitas Padjajaran Bernhard Limbong menilai saat ini Indonesia sangat membutuhkan bank tanah.
Pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintahan Jokowi harus diimbangi oleh pengadaan lahan yang mudah, sehingga kehadiran bank tanah akan mendorong target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah bisa terwujud tepat waktu.
“Bank tanah ini akan menjadi solusi masalah dan konflik tanah akibat bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan pembangunan, pergeseran nilai tanah, tingkat kesadaran hukum masyarakat, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang mendorong konflik,” ujarnya kemarin. (*) Dwitya Putra
