Sejak tahun 2014, Bank Indonesia (BI) telah melanjutkan program hedging untuk perusahaan BUMN sebagai salah satu strategi mitigasi risiko pasar valas. Pada Rabu, 25 Mei 2016, BI bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan delapan korporasi serta tiga bank BUMN melaksanakan penandatanganan fasilitas lindung nilai (hedging) atau FX line. Kelebihan dari program ini terletak pada pengembangan produk derivatif yang menjadi solusi utama dalam mencegah fluktuasi nilai tukar di pasar valas domestik.
Penandatanganan FX Line ini mencatat total nilai US$1,92 miliar, dengan komposisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar US$750 juta, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar US$619 juta, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar US$555 juta. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rangkaian pendukung peningkatan kewenangan perusahaan BUMN dalam melakukan transaksi lindung nilai, yang menjadi langkah penting dalam menjaga kestabilan ekonomi terhadap gejolak pasar.
Penjelasan lebih dalam oleh Agus mengungkap bahwa penggunaan hedging dalam transaksi berbasis derivatif dapat meningkatkan daya tahan perusahaan BUMN terhadap berbagai gejolak yang mungkin terjadi di pasar keuangan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah transaksi lindung nilai telah berlangsung secara terus-menerus meningkat, dan ini tercermin dari kenaikan porsi transaksi derivatif di pasar valas domestik dibandingkan total transaksi valas yang mencapai 40% pada tahun 2016, dibandingkan 35% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pasar valas telah berubah menjadi lebih kompleks dan perlu dilindungi dengan lebih baik untuk menghindari risiko keuangan yang lebih tinggi.
Kerja sama yang dilakukan oleh BI, BUMN, dan delapan korporasi lainnya memberikan penilaian positif terhadap dampak dari hedging di lingkungan ekonomi. Kehadiran bank BUMN yang ikut dalam penandatanganan FX line juga menandakan kemitraan yang lebih baik antara institusi keuangan dan pihak perusahaan. Tiga bank BUMN yang terlibat adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Mandiri, yang menjadi bagian dari struktur sistem yang lebih sistematis dalam menyelenggarakan transaksi lindung nilai.
Adapun delapan korporasi BUMN yang ikut dalam penandatanganan ini antara lain PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Perum Badan Urusan Logistik, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Peruri, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, dan PT Semen Baturaja. Sebelumnya, kontrak hedging telah dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hedging sudah menjadi kebiasaan di sektor industri yang berhubungan langsung dengan nilai tukar. Sebagai contoh, kehadiran ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN telah melangkah lebih jauh dalam penggunaan produk derivatif untuk memperbaiki keuangan mereka.
Dalam konteks ini, BI mengajarkan pentingnya pendekatan yang lebih profesional dalam membangun sistem pengendalian risiko. Langkah ini juga berpotensi memicu pelaksanaan transaksi lindung nilai oleh korporasi lainnya, baik di dalam lingkungan korporasi BUMN maupun di luar dalam dunia usaha swasta secara umum. Peningkatan lindung nilai ini pada akhirnya dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, BI menghendaki bahwa perbankan terus mengembangkan produk derivatif untuk tujuan tersebut, yang akan mendorong peningkatan dalam penggunaan produk keuangan untuk melindungi bisnis dari fluktuasi nilai tukar.
Tetapi pada akhirnya, program ini merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem mitigasi risiko di Indonesia dan harus dijalankan secara lebih profesional dan efektif. Langkah ini juga akan memperkuat kemandirian ekonomi serta menyelesaikan potensi kegagalan yang bisa terjadi di masa depan. Implikasi dari program ini akan berdampak signifikan dalam pengembangan ekonomi dan pengurangan kegagalan risiko secara umum, serta membuka jalan bagi peningkatan pengaruh negara dalam menghadapi tantangan pasar internasional.
