Aplsi Dana Repatriasi Siap Mendukung Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia menggali potensi penerapan kebijakan tax amnesty dalam mengalokasikan dana repatriasi untuk mendukung berbagai program nasional, termasuk pembangunan infrastruktur listrik yang merupakan salah satu prioritas utama. Kebijakan ini diharapkan menjadi sarana pembiayaan proyek strategis yang memenuhi kebutuhan pembangunan energi dan modernisasi sistem kelistrikan.
Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) menyampaikan bahwa sektor energi menjadi fokus utama dalam penggunaan dana dari program tax amnesty. Salah satu proyek yang menjadi target utama adalah pembangunan jaringan listrik 35.000 megawatt (MW), yang menjadi keutamaan dari kebijakan pengembangan energi dalam masa depan. Dengan perhitungan mengenai total anggaran sebesar Rp1.189 triliun, program ini memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat.
Ketua Harian APLSI, Arthur Simatupang, menekankan bahwa penggunaan dana repatriasi dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta (PPP) merupakan alternatif yang bisa membantu mempercepat implementasi program. Penjelasan ini dikemukakan dalam konteks rencana pelaksanaan proyek yang terkait dengan pengembangan sistem kelistrikan di tengah kondisi keuangan yang sulit bagi industri energi. Dalam kesempatan yang diadakan di Jakarta pada Selasa, 26 Juli 2016, Arthur menyampaikan bahwa skema kerjasama seperti PPP dapat memperkaya kejelasan dan stabilitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, skema ini juga dapat menjadi bentuk inovasi yang memberikan kepastian masa depan bagi pengelolaan investasi di bidang infrastruktur.
Baca Juga:
Proses kerjasama pemerintah dengan swasta dalam bentuk PPP telah berjalan sejak tahun 2005 dan dikenal sebagai Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Namun, saat ini istilah tersebut telah diubah menjadi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Penyempurnaan aturan ini menjadikan kerjasama lebih terstruktur dan lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terus mengalami perubahan. Tidak hanya dalam pengawasan keuangan, namun juga dalam aspek pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, menjadi fondasi penting dalam mengembangkan sistem energi yang modern.
Sementara itu, Sekjen APLSI, Priamanaya Djan, menyatakan bahwa pembiayaan program 35.000 MW harus mengandalkan aliran dana dari program tax amnesty. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pemanfaatan dana repatriasi yang menjadi sumber daya yang sangat besar dalam jumlah tertentu. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, pemerintah berharap dapat mengarahkan investasi yang lebih produktif, bukan hanya dalam sektor keuangan atau pasar modal, namun juga di bidang infrastruktur energi dan listrik yang dibutuhkan untuk membangun jaringan dan meningkatkan pelayanan listrik secara nasional. Tidak hanya itu, pemerintah harus memperhatikan ketersediaan dan keberlanjutan sistem pembiayaan yang lebih terjangkau bagi produsen listrik swasta.
Penambahan infrastruktur energi dan listrik secara keseluruhan merupakan hal yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Namun, kendala yang dihadapi oleh industri energi masih berupa keterbatasan sumber pendanaan, terutama oleh produsen lokal. Oleh karena itu, penggunaan dana dari tax amnesty menjadi salah satu solusi utama dalam menyelesaikan keterbatasan tersebut. Mengembangkan program PPP dengan sistem kerjasama yang lebih solid dapat membuka peluang besar untuk membangun infrastruktur energi secara efisien dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Karena keadaan ini, APLSI menyusun rencana pengembangan dengan keputusan yang dapat memperbaiki keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, pemerintah dapat menjadikan program ini sebagai dasar bagi penerapan kebijakan pembangunan energi. Namun, langkah berikutnya adalah harus memastikan bahwa pemerintah dapat mengelola dana dari tax amnesty dengan akuntabilitas tinggi. Dalam pengawasan yang baik, pemerintah juga harus menjamin bahwa program yang dikembangkan tidak mengalami perbedaan dalam pengelolaan atau kebijakan keuangan. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun kembali sistem kerjasama yang terbuka, menghindari kehilangan kepercayaan dan mempercepat eksekusi program infrastruktur energi yang sangat penting.
