Akses Keuangan Ketatnya Akses Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat Indonesia, terutama melalui pendukungan dalam pengembangan layanan keuangan dan edukasi ekonomi yang lebih komprehensif. Ini merupakan langkah strategis yang dibahas dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif dan mendorong peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menyampaikan bahwa meskipun akses keuangan sudah ada, belum mencapai tingkat memuaskan. Hal ini terkait dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah di masyarakat. Menurutnya, peningkatan akses keuangan sangat penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan memperkuat ekonomi nasional.
Muliaman menekankan bahwa percepatan akses keuangan tidak hanya menjadi tujuan strategis, tetapi juga kebutuhan yang harus diupayakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia menggambarkan bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu cara yang diterapkan adalah pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang berfungsi untuk mempercepat penetrasi layanan keuangan ke pelosok, terutama daerah terpencil dan pedesaan.
Saat ini, OJK berupaya menjamin efisiensi dan keamanan dalam penggunaan layanan keuangan. Muliaman mengungkapkan bahwa beberapa pilar penting dalam mendorong akses keuangan telah diberikan. Salah satunya adalah edukasi ekonomi yang dianggap penting untuk mencegah penipuan dan informasi yang tidak benar. Dalam konteks ini, keamanan konsumen dan pencegahan pemahaman yang kurang menjadi fokus utama.
Ukuran keberhasilan program ini tergantung pada kewenangan peran berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Muliaman menegaskan bahwa sertifikasi merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi perekonomian. Namun, belum semua petani di Indonesia yang pernah memperoleh sertifikat lahan pertanian, terutama di wilayah terpencil dan daerah terpencil. Karena itu, sertifikasi menjadi salah satu kunci untuk membangun nilai ekonomi secara berkelanjutan.
Secara terus-menerus, program pengembangan akses keuangan juga melibatkan pengembangan produk-produk layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Muliaman menjelaskan bahwa salah satu model baru adalah TPAKD yang membutuhkan kerja sama terkait pendekatan penyedia layanan keuangan, seperti bank daerah yang membutuhkan kerja sama dengan otoritas terkait. Khususnya, penggunaan teknologi seperti Laku Pandai, bank tanpa kantor (branchless banking), dan sistem penggunaan agen di daerah juga menjadi perluasan layanan.
Kedua, sektor teknologi komunikasi merupakan satu dari pilar utama dalam menyelesaikan tantangan akses keuangan. Penyebaran teknologi komunikasi melalui perangkat seluler di Indonesia, terutama melalui penggunaan layanan digital, menjadi kunci utama. Ini membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas dan memungkinkan pelaksanaan layanan keuangan yang lebih cepat dan lebih mudah, terutama di wilayah terpencil dan kawasan pedesaan.
Baca Juga:
Standar Pengelolaan Sengketa Keuangan: OJK dan Lembaga Keuangan Merancang Aturan Penyelesaian
Pertimbangan terakhir, perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam memastikan keberlangsungan pengembangan keuangan. Muliaman menekankan bahwa konsumen perlu dilindungi dari berbagai aksi yang bertentangan dengan hukum, terutama dari aktivitas pengusaha dan organisasi yang mungkin tidak berhenti dari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen juga menjadi pilar penting dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan.
Dalam kesimpulan, program-perprogram ini membuka peluang besar untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Langkah selanjutnya melibatkan pengawasan oleh OJK terhadap program ini, serta koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan. Selain itu, terkait dengan penyediaan layanan keuangan, keberlangsungan program ini perlu diintegrasikan lebih terkait kebijakan pemerintah dan pengambilan keputusan secara menyeluruh dari pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi nasional.
