Adb Dukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia saat ini tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan namun belum dapat ditingkatkan secara inklusif. Asian Development Bank (ADB) telah menetapkan Strategi Kemitraan (Country Partnership Strategy/CPS) untuk periode 2016–2019, yang bertujuan membantu melangkah maju dalam pengembangan ekonomi inklusif secara berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis pembangunan berkelanjutan, ADB mengarahkan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Program ini secara spesifik diarahkan pada perbaikan tata kelola, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta pengembangan keberlanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
ADB berkomitmen memperkuat keterbukaan ekonomi di Indonesia, terutama dengan memperkuat keterjangkauan pembangunan infrastruktur, terutama dalam bidang energi dan ekosistem yang lebih ramah lingkungan. Dalam konteks ini, perhatian ADB fokus pada pengembangan infrastruktur energi terbarukan, seperti panas bumi dan gas alam, sekaligus memastikan keandalan jaringan listrik nasional. Dengan pendekatan ini, ADB berharap mencapai tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan energi yang lebih hijau dan lebih efisien.
Program yang diusulkan oleh ADB juga berfokus pada peningkatan pendapatan di daerah perdesaan. Ini termasuk pengembangan irigasi, sistem pasokan air, dan pembangunan tanaman panen bernilai tinggi. Dengan memperkenalkan inovasi teknologi dan memperluas akses ke sumber daya alam, ADB berharap menjangkau masyarakat yang terkena dampak rendah dalam pengungsian dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pangan.
Di tingkat kota, program ADB berharap membantu masyarakat miskin perkotaan mendapatkan manfaat dari peningkatan manajemen saluran pembuangan dan sistem pengelolaan air limbah. Kemitraan ini juga mencakup peningkatan infrastruktur dalam kawasan-kawasan yang terjangkau dan terkendali. ADB memilih untuk menyediakan layanan terhadap kelompok penerima manfaat yang paling rentan dan terdampak oleh keterbatasan akses.
Sebagai bagian dari kerangka kerja kemitraan berkelanjutan, ADB akan mendukung rekomendasi pengelolaan keuangan pemerintah agar lebih efisien dalam pengeluaran anggaran. Dalam konteks ini, dukungan terhadap rekomendasi reformasi fiskal merupakan langkah penting untuk memperbaiki tata kelola belanja. ADB berharap mengantisipasi keterbatasan dalam pendanaan layanan publik yang diperlukan oleh kelompok penerima manfaat terutama masyarakat terpapar perubahan iklim dan tingkat keterbatasan akses. Dengan memperkuat keberlanjutan pemerintah, ADB berharap meningkatkan kinerja ekonomi melalui peningkatan sistem dan pengelolaan sumber daya.
Di masa depan, ADB merencanakan berbagai inisiatif pembangunan yang terkait dengan ekosistem yang lebih seimbang, termasuk keberlanjutan lingkungan dan pendukungan dalam pembangunan infrastruktur. Penambahan inovasi teknologi dalam pengembangan layanan publik serta keberlanjutan keuangan pemerintah menjadi prioritas utama bagi ADB dalam program pembangunan kuantitas dan kualitas. Dengan demikian, peningkatan ekonomi inklusif dalam keterbatasan sosial dan ekonomi di Indonesia terus meningkat dan membuka jalur untuk pengembangan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkelanjutan.
Sebagai langkah berikutnya, ADB akan memperluas sinergi dengan pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan berkelanjutan. ADB juga akan melihat peluang untuk meningkatkan dukungan berbasis pelatihan dan keterampilan dalam bidang kemanusiaan dan lingkungan. Dengan mengadopsi model kemitraan berbasis kelebihan masing-masing, ADB akan terus meningkatkan pengaruh ekonomi inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan sosial dan ekonomi di Indonesia.
