Kpiai Ts Tidak Ada Klaim Sejak tahun 2001, Konsorsium Pengembangan Industri Asuransi Indonesia – Terorisme dan Sabotase (KPIAI-TS) telah menjadi satu-satunya kumpulan asuransi yang mempertahankan kerangka kerja terkait risiko terorisme dan sabotase. Meski berdasarkan data yang tersedia, belum pernah ada klaim asuransi dari sumber risiko tersebut pada perusahaan yang terlibat dalam Pool asuransi TS hingga saat ini. Dalam situasi seperti ini, perbedaan antara penanganan risiko dalam kategori terorisme dan sabotase menjadi pertanyaan yang menarik perhatian dalam konteks kepercayaan terhadap kegiatan asuransi yang terkait dengan risiko ekstrem.
Terlepas dari kenyataan bahwa belum ada klaim asuransi, data penilaian premi perusahaan yang terkait dengan risiko TS memberikan gambaran tentang pertumbuhan dan peran industri asuransi di Indonesia. Terutama, premi asuransi TS di tahun 2001 tercatat sebesar Rp6,989 miliar, lalu meningkat secara bertahap pada 2012 menjadi Rp6,096 miliar. Pada 2013, angka tersebut naik menjadi Rp6,538 miliar, dan setelah itu terjadi perubahan secara signifikan pada 2014 dengan angka Rp6,582 miliar. Di akhir tahun 2015, premi mencapai angka Rp5,589 miliar. Namun, pada Juni 2016, angka premi terakhir yang tercatat masih berbeda dan mencatat Rp2,619 miliar, mengindikasikan adanya perubahan dalam strategi perusahaan asuransi yang terkait dengan risiko TS.
Anggota KPIAI-TS mencakup 56 perusahaan yang terdiri dari 52 perusahaan asuransi dan 4 perusahaan reasuransi yang beroperasi di Indonesia. Setiap anggota memiliki peran penting dalam pengelolaan risiko dan penanggung jawabannya dalam mengadakan proses penilaian dan tanggung jawab atas peraturan KPIAI-TS. Anggota yang terlibat dalam Pool asuransi TS memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur secara jelas dan harus mematuhi anggaran rumah tangga, serta anggaran dasar. Dalam rangka pengawasan yang lebih baik, kepemimpinan oleh Komite Teknik dan dewan pengurus komite teknik menjadi bagian penting dari struktur perusahaan anggota yang tergabung dalam Pool ini. Selain itu, penanganan terhadap risiko ini juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat atas kegiatan industri asuransi Indonesia di era krisis terorisme dan sabotase yang terus berlangsung.
Pembentukan Pool asuransi TS tahun 2001 dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap risiko yang semakin meningkat pada masa pemerintahan setelah era penanggulangan terorisme di Indonesia. Sejumlah perusahaan asuransi dan reasuransi tersebut mengakui bahwa mereka harus menyediakan kapasitas keamanan terhadap risiko yang tergabung dalam skema risiko yang tidak mudah diprediksi. Ini terutama dijadikan alasan mengapa anggota KPIAI-TS memilih untuk terus menjaga kapasitas dalam melindungi masyarakat. Selain itu, anggota yang terlibat juga diminta untuk mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas peruntungan pribadi.
Tentu saja, pengembangan ini memberikan kesan bahwa industri asuransi masih terus memperhatikan tantangan risiko ekstrem. Perusahaan yang terlibat dalam KPIAI-TS tidak hanya mencatat angka premi yang meningkat, tetapi juga membahas keberlanjutan dari risiko tersebut dalam proses pengelolaan keuangan, perencanaan strategis, dan penerapan kebijakan. Tidak ada klaim dari asuransi TS sampai kini menggambarkan bahwa, meskipun banyak anggaran yang terkait dengan risiko tersebut, konsesi asuransi mungkin masih terbatas dalam membentuk sistem penyelenggaraan risiko terhadap kelompok kerja utama. Namun, ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dalam penanganan risiko di masa kini masih berada dalam proses pengembangan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam konteks regulasi dan keamanan sosial di masa depan.
Langkah berikutnya yang perlu diambil oleh pemerintah dan industri asuransi adalah mengembangkan sistem pengaturan risiko terhadap terorisme dan sabotase secara lebih komprehensif, dengan menyediakan sistem yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Ini juga mencakup memperkenalkan mekanisme perbaikan dalam penggunaan teknologi, seperti AI dan sistem pengolahan data yang terus berkembang. Masyarakat perlu juga terlibat dalam membentuk kepercayaan terhadap industri asuransi untuk menyediakan pendukungan terhadap pengelolaan risiko yang dapat membangun kepercayaan, serta memberikan jaminan bahwa sistem pengawasan di masa depan akan berjalan lebih efisien dan memenuhi ketentuan internasional.
