Kejujuran Pemerintah Di Balut Kebijakan Bandung–Pada tahun 2024, Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat (Bakohumas) melaksanakan Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional di Bandung, 17–19 November, dalam rangka mempererat jaringan antara pemerintah dan masyarakat. Acara ini mengusung tema “Membangun Reputasi Indonesia Melalui Kerja Nyata Humas dan Komunitas Informasi.” Acara tersebut menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat komunikasi kebersamaan antara pemerintah dan publik, dengan tujuan memperoleh kesadaran terhadap program pemerintah melalui kegiatan publikasi yang terbuka dan transparan.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah 900 peserta dari berbagai instansi kementerian dan lembaga, termasuk Bank Indonesia, menyertai berbagai forum dialog interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai pelayanan publik dan menghadirkan kejelasan dalam menangani isu-isu kehumasan. Pembicara dalam acara tersebut meliputi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, masing-masing menyampaikan pemahaman dalam konteks manajemen publik. Penyampaian terkait kehidupan sehari-hari pemerintah melalui komunikasi terbuka dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang lebih transparan dan etis.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Inpres Tahun 2015 yang mengarahkan keterkaitan dengan Pemerintah Publik Relasi (GPR). Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah penting dalam pengembangan strategi kehumasan. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya, setiap instansi kementerian memiliki website sendiri. Namun saat ini, terjadi perubahan besar dengan penggunaan platform yang lebih integrasi terhadap komunikasi umum antara pemerintah dan masyarakat. “Mudah-mudahan bisa mejalin sehingga komunitas kehumasan kita semakin kuat, dan meninggalkan ego sektoral,” tegasnya.
Baca Juga:
Ketua Bakohumas, Rosalita Niken Widiastuti, menyampaikan bahwa fungsi kehumasan pemerintah tidak hanya terletak dalam pengelolaan informasi, melainkan merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penyedia informasi, sedangkan masyarakat dihimbau untuk memberikan dukungan dalam proses pengembangan kebijakan publik. “Sehingga pemerintah memeroleh kepercayaan publik, masyarakat turut dalam pembangunan, dan ada sosialisasi kebijakan,” kata dia. Peran ini menjadi sangat penting, terutama dalam menghadirkan transparansi terhadap kebijakan publik yang diprioritaskan oleh pemerintah.
Sehubungan dengan ini, peran pengawasan kehumasan dalam program pemerintah harus menjadi prioritas utama dalam rangka memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam upaya mengembangkan sistem publikasi yang lebih baik, pemerintah harus terus memperhatikan kualitas dan ketersediaan informasi kepada publik. Penyampaian informasi yang terbuka dan langsung dapat menyentuh banyak komunitas secara luas. Namun, keberadaan website kementerian sebelumnya menghadirkan masalah ketidakpastian informasi, yang harus diatasi dengan pengembangan lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan informasi yang lebih sistematis dan efisien perlu dijadikan prioritas utama dalam pengembangan kehidupan pemerintahan masa depan.
Berikan gambaran tentang perkembangan sistem kehumasan pemerintah di masa depan. Dengan pengembangan kegiatan yang lebih terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih terukur, yang mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pengelolaan publik. Langkah berikutnya, seperti penggunaan platform digital yang lebih terbuka dan komprehensif, merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi semua jajaran pemerintah tentang kehumasan juga perlu diperhatikan. Kegiatan ini dapat menjadi pedoman dalam menghindari kebocoran informasi dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.
