Jokowi Ungkap Asumsi Makro 2017 Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 bersama Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan 2016 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (16/8/2016). Menurut Jokowi, pemerintah memperhitungkan berbagai faktor ekonomi dan tantangan yang dihadapi dalam menetapkan asumsi ekonomi makro tahun 2017.
“Dalam asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2017, diperkirakan mencapai 5,3%. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global yang berpotensi membaik, serta dampak positif dari implementasi kebijakan ekonomi yang terwujud dalam paket kebijakan ekonomi I sampai XII,” ujar Jokowi, yang menyampaikan bahwa angka pertumbuhan ini diharapkan mampu menyinari pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
“Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi perekonomian masa depan. Penyediaan sumber daya manusia di bidang teknologi dan transportasi serta pengembangan peran ekonomi yang lebih inklusif dan terintegrasi dalam kebijakan ekonomi akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih adil,” ujarnya.
“Kedua, laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4%. Penguatan konektivitas nasional diharapkan dapat mengurangi ketidakstabilan harga komoditas, terutama dengan implementasi kebijakan pengendalian inflasi. Pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga, yang akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin,” terangkan Jokowi.
“Angka yang disampaikan tersebut merupakan hasil perhitungan yang mendalam dan diharapkan lebih realistis. Asumsi ini mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang. Di dalamnya juga terdapat perhitungan terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi keadaan ekonomi Indonesia. Sebagai latar belakang, peningkatan nilai tukar rupiah pada 2017 diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, dengan membangun kepercayaan terhadap mata uang sebagai sarana perekonomian.”
Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dollar AS, yang disusun dengan upaya penguatan di sektor keuangan. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun kerangka pendalaman pasar keuangan yang akan memperkuat arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan pasar keuangan Indonesia dapat mampu mempertahankan stabilitas ekonomi yang lebih tinggi.
Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dihitung sebesar 5,3%. Angka ini merupakan hasil penilaian terhadap kondisi pasar uang yang stabil dan terwujud dalam struktur keuangan nasional. Suku bunga ini diharapkan mampu menunjang keuangan pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan ekonomi masa depan. Selain itu, pemerintah tetap memberikan kepercayaan pada pengelolaan keuangan yang terpercaya.
Kedua, angka rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US$45 per barel, yang dipengaruhi oleh faktor peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global. Pada masa ini, harga minyak mentah menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan dan penerapan kebijakan ekonomi nasional. Jokowi menyampaikan bahwa angka ini menggambarkan kondisi harga minyak yang terkendali, sehingga memungkinkan pengembangan infrastruktur yang lebih efisien dan mengurangi beban terhadap pengeluaran pemerintah.
Lalu keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari. Terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel per hari. Angka ini menggambarkan kemampuan sumber daya alam nasional yang mampu menangani kebutuhan energi dan membangun ekonomi yang lebih sehat. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan bahwa volume minyak dan gas bumi yang siap dijual tersebut menjadi indikator penting dalam pengembangan pengeluaran pemerintah dan pengawasan keuangan.
“Dalam pengembangan kebijakan ekonomi 2017, perlu dilakukan evaluasi terhadap kestabilan ekonomi Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga minyak. Langkah berikutnya adalah melalui implementasi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih terintegrasi, serta pengawasan dan pengendalian keuangan yang lebih efisien, sehingga membangun ekonomi nasional yang lebih adil dan maju secara berkelanjutan.”
