Singapura Raih Amnisti Pajak Hadapi Upaya Singapura untuk menghadang kebijakan amnesti pajak Indonesia menjadi isu publik yang menimbulkan perdebatan, terutama dengan pernyataan bahwa Singapura menempatkan langkah-langkahnya dalam konteks kebijakan yang terkait dengan strategi pemberantasan penghindaran pajak.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, langkah yang diambil Singapura tidak melanggar hukum dan merupakan reaksi logis terhadap kebijakan yang dianggap mengancam kepentingannya. Peran Singapura dalam menangani isu ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kebijakan pajak yang terintegrasi, sehingga peran mereka lebih merupakan bagian dari sistem keuangan global yang tidak dapat dihindari.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa amnesti pajak berfokus pada repatriasi dana merupakan harga mati bagi kesuksesan program tersebut, namun juga menekankan bahwa keberlangsungan kebijakan ini harus dijamin oleh sistem yang terjaga kepercayaan dan kewajiban. Keberlanjutan program ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan Indonesia.
Baca Juga:
Reputasi Dana Repatriasi Terancam Korban Rupiah Tertinggal dalam Perekonomian Internasional
Saat ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan amnesti pajak terkait penerapan yang baik, terutama dari segi struktur organisasi, pelaksanaan, dan keterbukaan publik. Salah satu upaya penting adalah memperbaiki perencanaan dan tata kelola fiskal dan moneter, serta menyelesaikan masalah administrasi yang mengganggu proses pelaksanaan amnesti ini. Tindakan-tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka reformasi yang terkendali dan terkait secara langsung dengan visi Presiden Jokowi.
Satuan tugas multipihak yang dipimpin oleh pemerintah secara independen, mengacu pada kebijakan yang disusun dengan sistem berkelanjutan dan terintegrasi, menjadi langkah penting. Tindakan ini dapat dilakukan dengan membangun kerangka kerja yang memfasilitasi proses investasi, terutama di sektor riil, yang secara strategis memperkuat program amnesti pajak. Oleh karena itu, keterlibatan semua lembaga pemerintah, termasuk lembaga negara dan lembaga swasta, sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan terhadap program yang lebih baik.
Koordinasi antar lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga penyidikan, dan lembaga keuangan penting untuk dilakukan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap transaksi dan pengungkapan harta yang terkait dengan amnesti pajak. Penegakan integritas dan kompetensi dalam pengelolaan data pribadi wajib pajak, termasuk akuntan publik dan IAI, juga menjadi bagian penting dari proses pelaksanaan amnesti. Keberlanjutan program ini harus didukung oleh sistem yang memenuhi standar keuangan dan transparansi sosial.
Baca Juga:
Untuk memperkuat amnesti pajak, Pemerintah harus membangun sistem perpajakan yang terstruktur dan diawali dengan kepastian hukum yang jelas. Reformasi perpajakan yang mencakup revisi UU Perpajakan, pembenahan administrasi, pembenahan perolehan pajak dan penguatan kompetensi aparatur pajak, merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberdampakan dari program ini. Selain itu, keberlanjutan sistem ini juga melibatkan pengembangan perbankan nasional, termasuk BUMN, dan segera mengatur perusahaan perbankan yang memiliki pengelolaan terbaik, serta kebijakan pelatihan dan pendukungan yang berkelanjutan.
Implikasi dari pengembangan sistem amnesti pajak tidak hanya berkaitan dengan pendapatan negara, tetapi juga dengan keseimbangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Program ini juga memberikan kesempatan untuk membuka peluang bagi investor dan perusahaan yang terkait dengan keuangan pribadi, serta memastikan penerimaan yang tergantung pada kepercayaan dan kebijakan yang tidak memungkinkan terjadi tindakan yang tidak terbatas. Penanganan keamanan data dan pelaksanaan pemantauan dalam jangka panjang merupakan bagian penting dari sistem perpajakan yang telah menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
