Bni Ungkap 1 800 Outlet PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah menyiapkan kantor-kantor cabangnya untuk melayani nasabah atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan pelayanan terkait pemanfaatkan fasilitas Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam artikel tersebut, BNI memiliki jaringan yang lengkap untuk menangani proses pengelolaan dana dari luar negeri dan tebusan yang disetujui dalam rangka memenuhi persyaratan Tax Amnesty.
Terdapat lebih dari 1.800 kantor cabang BNI di seluruh Indonesia, serta 6 kantor cabang di luar negeri yang disiapkan untuk menerima dana dari repatriasi atau dana tebusan yang dibayar dalam rangka penerapan kebijakan amnesti pajak. Keberadaan kantor cabang ini memungkinkan keberlangsungan proses penerimaan dana melalui sistem keuangan yang efisien dan terpercaya. Khususnya, BNI merupakan salah satu bank BUMN yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Kepemimpinan terhadap program Tax Amnesty dimaksudkan sebagai salah satu pilihan bagi wajib pajak perorangan dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara membayar tebusan atau mendeklarasikan penghasilan secara terbuka (voluntary declaration). Kedua keputusan ini diharapkan sebagai bentuk pelayanan pemerintah yang lebih inklusif dan menjamin peningkatan keberlangsungan pengelolaan keuangan pribadi maupun perusahaan. Menurut Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, fasilitas ini berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta mengantisipasi perubahan dalam pengelolaan keuangan publik.
Untuk mendukung program tersebut, BNI mengikuti acara sosialisasi kebijakan amnesti pajak yang diselenggarakan oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan RI, dan Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Jumat (15 Juli 2016) malam. Acara tersebut menghadirkan Menteri BUMN RI Rini Soemarno dan Achmad Baiquni sebagai penanggung jawab dalam mengantisipasi serta mengimplementasikan program tersebut secara sistematis. Dalam acara ini, kelompok usaha BNI, termasuk BNI Securities dan BNI Asset Management, telah menyiapkan berbagai produk dan layanan yang dapat menjadi pintu masuk bagi dana repatriasi dan dana tebusan yang akan dijadikan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan ini.
Potensi dana repatriasi dan tebusan yang akan ditampung oleh produk-produk yang disediakan oleh BNI dan perusahaan anak tersebut diharapkan mencapai sejumlah Rp70 triliun. BNI telah menempatkan dirinya dalam posisi strategis sebagai pengatur dan pembiayaan dalam rangka pengelolaan dana dari luar negeri. Berdasarkan hasil pengamatan, fasilitas Tax Amnesty memungkinkan wajib pajak yang menerapkan penerimaan dana secara terbuka atau melalui proses tebusan, memenuhi persyaratan pelaporan dan pendaftaran yang terbuka kepada otoritas pajak. Selain itu, fasilitas ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjaga kenyamanan, kepercayaan, dan keterbukaan dalam penggunaan sumber daya keuangan secara terorganisasi.
Untuk mempermudah proses penerimaan dan pengelolaan dana, BNI menyediakan berbagai produk yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam berbagai tahap pengelolaan. Pintu masuk pertama adalah melalui produk simpanan dan layanan Trustee, yang merupakan keputusan yang disetujui oleh Bank Indonesia. BNI Trustee berfungsi untuk memastikan bahwa harta yang dititipkan tetap terpisah dari harta pailit, sehingga dapat dikembangkan secara terintegrasi tanpa merusak kewenangan bank atau perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan dana. Selain itu, BNI Trustee juga dapat memfasilitasi pelaporan dan pemantauan terhadap lalu lintas dana, yang merupakan syarat penting dalam proses pengelolaan harta secara akurat.
Kedua pintu masuk yang dijamin oleh BNI termasuk produk BNI Tresuri dan Wealth Management. BNI Tresuri menyediakan berbagai produk investasi yang terdiri dari Deposit on Call (DOC), Money Market Account, dan Institutional Bond. Wajib pajak bisa memilih produk yang sesuai kebutuhan mereka, dan setiap produk memiliki kemampuan untuk menarik dana sebanyak 3 hari atau lebih. Dengan jumlah dana minimal Rp1 miliar atau USD100.000, wajib pajak dapat memulai transaksi dengan investasi lebih besar, seperti dalam Money Market Account atau Institutional Bond. Untuk wajib pajak yang membutuhkan investasi yang lebih besar, BNI juga menyediakan produk Obligasi Pemerintah sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, yang merupakan salah satu tujuan dari program Tax Amnesty.
Pintu masuk ketiga dari BNI adalah melalui produk-produk BNI Securities, yang menyediakan layanan dalam bidang investasi, broker, keuangan, dan pembiayaan. BNI Securities berperan dalam pelayanan investasi secara profesional dan memiliki jaringan yang luas untuk menyediakan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan perhatian terhadap pasar keuangan. Selain itu, BNI Securities juga menyediakan layanan khusus untuk nasabah yang berminat mengembangkan investasi dari berbagai bidang keuangan, termasuk perusahaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan atau jaringan perbankan. Pintu masuk keempat adalah melalui produk-produk BNI Asset Management, termasuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Produk-produk ini dipilih oleh wajib pajak dan perusahaan untuk mengelola dan menarik dana dalam bentuk investasi yang lebih besar, sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur.
Tentu saja, seluruh proses yang dilakukan oleh BNI dan perusahaan anaknya merupakan bagian dari langkah-langkah penting untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan dana, serta mengurangi pengeluaran yang tidak sesuai dalam jangka panjang. Implementasi program Tax Amnesty berdasarkan sistem keuangan yang terdokumentasi dijamin akan memperbaiki kinerja pemerintah dalam mengelola pendanaan publik secara lebih baik. Oleh karena itu, BNI berperan sebagai salah satu lembaga penting dalam pengawasan, pengelolaan, dan pengembangan sistem keuangan untuk membangun ekosistem yang lebih kohesif dan terintegrasi. Dengan ini, wajib pajak akan mendapatkan lebih banyak manfaat dan keuntungan dari program Tax Amnesty, serta membuka peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia secara lebih efektif.
