Jk Ekonomi Harus Ditata Secara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membangun pengingat bahwa kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah saat ini tidak hanya terbatas pada 12 paket kebijakan ekonomi (PKE) yang telah dikeluarkan, melainkan merupakan bentuk respon cepat terhadap kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, pertumbuhan ekonomi di satu wilayah dapat mempengaruhi ekonomi di wilayah lain, memperkuat urgensi dalam menyusun kebijakan yang lebih terencana dan berbasis kebijakan yang strategis.
Karena itu, JK menilai bahwa kebijakan ekonomi yang saat ini terus diimplementasikan harus dianggap sebagai bentuk reformasi yang terencana. Dalam konteks kompetisi yang semakin meningkat, kebijakan harus menjadi prioritas utama yang dapat dipertahankan dan diterapkan dalam skema yang lebih sistematis, bukan sekadar reaktif terhadap situasi yang muncul. Dia menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus dikelola secara terus menerus dengan pertimbangan yang lebih luas dan sistematis, mempertimbangkan potensi dampak ekonomi, termasuk faktor pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Wapres, dalam menyusun kebijakan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan terlalu memperkuat regulasi yang mengganti kebijakan sebelumnya, karena dapat mengakibatkan pergeseran dalam ekosistem ekonomi nasional. Sebaliknya, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kreatif dalam pengembangan inovasi ekonomi, serta mendorong pembangunan industri secara terbuka. Pemulihan kebijakan ini diharapkan dapat menghindari keterbatasan dari sistem hukum yang terlalu terstruktur dan menyebabkan pengembangan industri berbeda yang terjadi di berbagai wilayah.
Mengingat sebagian besar kebijakan ekonomi yang telah muncul telah menyelesaikan pengurusan yang terkait dengan sektor yang beragam, seperti logistik, industri perawatan pesawat terbang, dan perminyakan. Proses penyusunan 12 paket kebijakan ekonomi ini menjadi fokus utama di mana Indonesia memiliki kesempatan dalam pengembangan ekonomi dengan peningkatan kapasitas. Dalam kebijakan ini, pembangunan 12 Pusat Logistik Berikat (PLB) dan 16 calon PLB berperan penting dalam mempercepat pengiriman barang secara lebih cepat dan secara lebih murah. Dengan pengembangan infrastruktur yang semakin terintegrasi, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan peralatan logistik yang lebih efisien dan terjangkau.
Sebagai bagian dari penerapan kebijakan ekonomi berkelanjutan, terdapat banyak kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam bentuk insentif fiskal dan peraturan yang diberikan kepada berbagai perusahaan. Sejak 2016, sebanyak 74 perusahaan telah memanfaatkan fasilitas pelayanan izin investasi 3 jam, dengan total nilai investasi mencapai Rp200,96 triliun. Sebelumnya, proses ini membutuhkan waktu sepanjang 2 tahun. Sementara itu, perusahaan-industri lainnya juga mulai memanfaatkan pelayanan tersebut. Di wilayah Jawa Tengah, telah dikembangkan tiga Kawasan Industri, yaitu Kendal, Demak, dan Ungaran, yang menandai posisi strategis dalam mengembangkan industri. Kawasan Industri Farmasi di Bitung juga ditargetkan akan dibangun pada tahun 2017. Ini merupakan langkah penting dalam pengembangan industri yang lebih berkembang di wilayah tertentu.
Kepentingan penting dalam pengembangan ekonomi juga dapat terlihat dari penggunaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di mana lebih dari 42 sektor usaha mengikuti kebijakan dengan nilai investasi sebesar Rp28,7 triliun. Berdasarkan hasil penerapan, lebih dari 18 perusahaan telah memanfaatkan proses insentif fiskal yang memberikan rata-rata waktu pengurusan sekitar 13,4 hari, dibandingkan waktu sebelumnya yang berdurasi lebih dari dua tahun. Selain itu, sebanyak 527 perusahaan telah memanfaatkan Daftar Negatif Investasi (DNI), dengan rencana investasi US$12,926 miliar yang direncanakan untuk tanggal 24 Juni 2016. Dari segi rencana investasi terkait, rencana tersebut menunjukkan perhatian terhadap investasi ekonomi yang lebih besar dan lebih cepat.
Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, reformasi perekonomian akan terus dilanjutkan, karena saat ini sudah ada beberapa sektor yang siap dideregulasi. Namun, jika kebijakan ekonomi diumumkan secara bersamaan, maka tidak akan ada kejutan. Dalam konteks ini, kebijakan tidak hanya memainkan peran penting dalam menangani masalah ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan kebijakan ekonomi yang terus terbatas dalam penataan yang lebih efisien. Terdapat dua peraturan yang masih dalam proses pembahasan yang diharapkan diselesaikan dalam waktu dekat, di antaranya merupakan langkah penting dalam memperkuat penerapan kebijakan ekonomi berkelanjutan. Keterbukaan dan kepercayaan terhadap sistem perekonomian Indonesia, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih sistematis, merupakan langkah penting dalam mengatasi keterbatasan pengembangan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa peningkatan dalam penerapan kebijakan ekonomi harus terus dipantau. Langkah-langkah yang harus diambil terutama melalui proses pemeriksaan terhadap efisiensi dan keberlangsungan kebijakan ekonomi. Langkah berikutnya termasuk memperbaiki proses penerapan kebijakan ekonomi dengan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan sumber daya yang telah diatur sejak awal. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menjadi fokus terhadap kestabilan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi pemerintah dalam mengelola sumber daya dan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan ekonomi secara berkelanjutan merupakan kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan terbuka untuk inovasi.
