27 Pelanggaran Pemilu Dki Klarifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis data pelanggaran yang mewarnai kampanye Pilkada DKI ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dua pekan pertama masa kampanye berlangsung. Penyidikan terhadap pelanggaran ini dilakukan berdasarkan data yang telah ditunjukkan oleh Bawaslu dalam laporannya kepada masyarakat.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengatakan bahwa sejak awal kampanye, terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif, termasuk yang disebutkan melalui berbagai bentuk pelanggaran terhadap kebijakan yang berlaku terkait kampanye. Dalam pernyataannya, ia juga menyebut bahwa pelanggaran ini tidak hanya terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga menyangkut peraturan yang mengatur pelaksanaan kampanye secara teratur.
Penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai pelanggaran tersebut, terutama terkait dengan beberapa jenis pelanggaran yang ditemukan, seperti penggunaan fasilitas negara, politik uang, serta perluasan pemasangan alat peraga, telah disampaikan oleh Bawaslu dalam laporan mereka. Dari hasil pengamatan, pasangan Cagub Agus Yudhoyono dan Cawagub Silviana Murni menjadi pasangan yang paling sering melakukan pelanggaran, dengan jumlah pelanggaran mencapai 15. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan salah satu pasangan yang paling sering melanggar aturan yang berlaku selama kampanye. Sementara itu, pasangan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat hanya dilaporkan 6 pelanggaran, sementara pasangan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno juga dilaporkan memiliki 6 pelanggaran.
Di bawah ini disajikan perhitungan pelanggaran berdasarkan pelbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon. Terdapat tiga kelompok dari 3 pasangan calon yang masing-masing memiliki pelanggaran berbeda berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Bawaslu. Terdapat pelanggaran terkait dengan relawan yang belum terdaftar, penggunaan tempat ibadah, dan penggunaan fasilitas negara, semuanya diantaranya terdapat dalam data yang telah diketahui. Setiap pelanggaran juga diberikan penjelasan kontekstual yang lebih mendalam tentang arti dari pelanggaran tersebut dalam konteks kampanye Pilkada DKI. Berdasarkan pengamatan ini, hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam mengawasi kampanye Pilkada menjadi lebih efektif dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran yang terjadi dalam waktu yang telah ditentukan.
Sebagian dari data terkait pelanggaran tersebut disajikan dalam bentuk daftar, sebagai berikut:
- Relawan belum terdaftar: Agus-Sylviana 1 pelanggaran
- Politik uang: Anies-Sandiaga 1 pelanggaran
- Penggunaan fasilitas negara: Anies-Sandiaga tidak melanggar
- Keterlibatan anak-anak: Agus-Sylviana 1 pelanggaran
- Penggunaan tempat ibadah: Anies-Sandiaga 1 pelanggaran
- Pemasangan alat peraga kampanye tak sesuai aturan: Anies-Sandiaga tidak melanggar
- Tak ada izin kampanye: Agus-Sylviana 10 pelanggaran
Secara keseluruhan, terdapat keseluruhan 27 pelanggaran yang ditemukan dalam waktu dua pekan pertama kampanye Pilkada DKI, dan ini berdasarkan hasil pengamatan dari Bawaslu. Dari hasil pengecekan ini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dalam kampanye tersebut memiliki tingkat yang sangat tinggi, terutama untuk pasangan Cagub dan Cawagub yang terkait dengan berbagai aktivitas kampanye yang melampaui batas aturan yang diatur oleh pihak pengawas.
Peringatan dari Bawaslu terhadap pelanggaran tersebut diberikan secara langsung kepada pasangan calon, termasuk melakukan tindakan hukum seperti membubarkan kampanye, mencopoti alat peraga yang ditempel di tempat terlarang, dan memperingatkan calon yang tidak melaporkan kegiatan kampanye. Selain itu, ada juga tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang telah terjadi dan ditindaklanjuti secara hukum, sehingga memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai salah satu penyedia layanan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengawasi kampanye dalam konteks pemilukada. Langkah berikutnya yang harus diambil adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut agar dapat menghentikan kegiatan kampanye yang tidak memenuhi aturan, serta mendorong keterlibatan semua pihak dalam mengawasi kampanye secara efektif dan teratur. Keterlibatan semua pihak dalam mengawasi kampanye Pilkada DKI akan membantu menjaga integritas serta kejujuran dalam proses pemilu.
